Lumpur lapindo dan ketahanan nasional

PENDAHULUAN

A.Latar belakang

a.Lumpur Lapindo

Banjir Lumpur Panas Sidoarjo atau lebih dikenal sebagai bencana Lumpur Lapindo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi areal persawahan,
pemukiman penduduk dan kawasan industri. Hal ini wajar mengingat volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50 ribu meter kubik perhari (setara dengan muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran besar). Akibatnya,
semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur: genangan hingga setinggi 6 meter pada pemukiman; total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa; rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit; areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha; lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang; tidak berfungsinya sarana pendidikan; kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi; rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon); terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.

Lumpur juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kandungan logam berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter Hg, padahal baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg. Hal ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker.4 Kandungan fenol bisa menyebabkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar (cardiac aritmia), dan gangguan ginjal.

Selain perusakan lingkungan dan gangguan kesehatan, dampak sosial banjir lumpur tidak bisa dipandang remeh. Setelah lebih dari 100 hari tidak menunjukkan perbaikan kondisi, baik menyangkut kepedulian pemerintah, terganggunya pendidikan dan sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, dan tekanan psikis yang bertubi-tubi, krisis sosial mulai mengemuka. Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi, teori konspirasi penyuapan oleh Lapindo,rebutan truk pembawa tanah urugan hingga penolakan menyangkut lokasi pembuangan lumpur setelah skenario penanganan teknis kebocoran (menggunakan snubbing unit) dan (pembuatan relief well) mengalami kegagalan. Akhirnya, yang muncul adalah konflik horisontal.

b.ketahanan nasional

Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi , berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang dating dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Konsepsi ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan UUD 1945 dan wawasan nusantara dengan kata lain konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dam merata, rohaniah, dan jasmaniah. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam.

Landasan Ketahanan Nasional

· Pancasila Landasan Idiil

· UUD 1945 Landasan Konstitusional

· Wawasan Nusantara Landasan Konseptual

Ketahanan Nasional sangat dipengaruhi oleh bidang:

· Politik

· Ekonomi

· Sosial Budaya

· Pertahanan Keamanan Nasional

Asas-asas Ketahanan nasional

Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang disadari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut (lemhanmas,2000:99-11) :

· Asas kesejahteraan dan keamanan

· Asas komprehensif/menyeluruh terpadu

· Asas kekeluargaan

Sifat Ketahanan Nasional

· Mandiri

· Dinamis

· Wibawa

· Konsultasi dan kerjasama

B.Rumusan masalah

a.Lumpur lapindo

A. apa itu Lumpur Lapindo

B. apa Penyebab terjadi semburan ’Lumpur Lapindo’

C. apa Dampak yang terjadi akibat semburan ‘Lumpur Lapindo’

D. dimana Lokasi terjadinya semburan ‘Lumpur Lapindo’

E. kenapa terjadinya Tragedi luapan ‘Lumpur Lapindo’

b.ketahanan nasional

a) apa Pengertian ketahanan nasional

b) bidang apa saja mempengaruhi Ketahanan Nasional

c) faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Ketahanan dan Kestabilan Sosial Budaya

d) apa itu Kestabilan Pertahanan dan Keamanan Nasional (HanKamNas)

e) apa yang mengakibatkan sehingga terjadinya krisis ekonomi di Indonesi

f) apa Dampak Krisis Pada Ketahanan Nasional

g) faktor apa saja yang perlu ditingkatkan untuk memulihkan Ketahanan Nasional

h) kapan terjadinya Puncak krisis ekonomi di Indonesia

i) arti Penting Teknologi Telekomunikasi – Informasi

j) aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bidang penguasaan IPTEK

k) faktor penunjang implementasi IPTEK dalam membangun ketahanan nasional

l) apa saja Upaya untuk Bangkit dari Krisis

m) langkah Strategis apa saja Untuk Menjamin Ketahanan Nasional

n) apa Langkah-langkah Strategis Bisnis dalam upaya menjaga dan menjamin ketahanan nasional

o) Sektor-sektor apa saja yang perlu mendapat prioritas dan perhatian utama

p) apa pengertian Asas-asas Ketahanan nasional

C.Tujuan

a.Lumpur Lapindo

a) Mengetahui apa itu Lumpur Lapindo

b) Mengetahui dimana Lokasi terjadinya semburan ‘Lumpur Lapindo’

c) Mengetahui Tragedi luapan ‘Lumpur Lapindo’

d) Mengetahui Penyebab terjadi semburan ’Lumpur Lapindo’

e) Mengetatahui apa Dampak yang terjadi akibat semburan ‘Lumpur Lapindo’

b.ketahanan nasional

a) Mengetahui Pengertian ketahanan nasional

b) Menjelaskan bidang saja mempengaruhi Ketahanan Nasional

c) Menjelaskan Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Ketahanan dan Kestabilan Sosial Budaya

d) Mengetahui apa itu Kestabilan Pertahanan dan Keamanan Nasional (HanKamNas)

e) Apa yang mengakibatkan sehingga terjadinya krisis ekonomi di Indonesia

f) Mengetahui apa Dampak Krisis Pada Ketahanan Nasional

g) Mengetahui faktor apa saja yang perlu ditingkatkan untuk memulihkan Ketahanan Nasional

h) Mengetahui Kapan terjadinya Puncak krisis ekonomi di indonesia

i) Mengetahui Arti Penting Teknologi Telekomunikasi – Informasi

j) Mengetahui Aspek saja yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bidang penguasaan IPTEK

k) Mengetahui Faktor penunjang implementasi IPTEK dalam membangun ketahanan nasional

l) Mengetahui apa Upaya untuk Bangkit dari Krisis

m) Mengetahui Langkah Strategis apa Untuk Menjamin Ketahanan Nasiona

n) Mengetahui Sektor-sektor apa saja yang perlu mendapat prioritas dan perhatian utama

o) Mengetahui Langkah-langkah Strategis Bisnis dalam upaya menjaga dan menjamin ketahanan nasional

p) Mengetahui pengertian Asas-asas Ketahanan nasional

BAB II

PEMBAHASAN

A.SEMBURAN LUMPUR LAPINDO

a.Lokasi terjadinya semburan ‘Lumpur Lapindo’

Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan.

Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas Inc sebagai operator blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Namun bahan tulisan lebih banyak yang condong kejadian itu adalah akibat pemboran.

Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi,Indonesia

b.Tragedi luapan ‘Lumpur Lapindo’

Tragedi ‘Lumpur Lapindo’ dimulai pada tanggal 27 Mei 2006. Peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri. Hal ini wajar mengingat volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50 ribu meter kubik perhari (setara dengan muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran besar).

c.Penyebab terjadi semburan ’Lumpur Lapindo’

Setidaknya ada 3 aspek yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur panas lapindo.

Pertama, adalah aspek teknis.

Pada awal tragedi, Lapindo bersembunyi di balik gempa tektonik Yogyakarta yang terjadi pada hari yang sama. Hal ini didukung pendapat yang menyatakan bahwa pemicu semburan lumpur (liquefaction) adalah gempa (sudden cyclic shock) Yogya yang mengakibatkan kerusakan sedimen. Namun, hal itu dibantah oleh para ahli, bahwa gempa di Yogyakarta yang terjadi karena pergeseran Sesar Opak tidak berhubungan dengan Surabaya.Argumen liquefaction lemah karena biasanya terjadi pada lapisan dangkal, yakni pada sedimen yang ada pasir-lempung, bukan pada kedalaman 2.000-6.000 kaki.Lagipula, dengan merujuk gempa di California (1989) yang berkekuatan 6.9 Mw, dengan radius terjauh likuifaksi terjadi pada jarak 110 km dari episenter gempa, maka karena gempa Yogya lebih kecil yaitu 6.3 Mw seharusnya radius terjauh likuifaksi kurang dari 110 Km.Akhirnya, kesalahan prosedural yang mengemuka, seperti dugaan lubang galian belum sempat disumbat dengan cairan beton sebagai sampul. Hal itu diakui bahwa semburan gas Lapindo disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran.Sesuai dengan desain awalnya, Lapindo harus sudah memasang casing 30 inchi pada kedalaman 150 kaki, casing 20 inchi pada 1195 kaki, casing (liner) 16 inchi pada 2385 kaki dan casing 13-3/8 inchi pada 3580 kaki. Ketika Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3580 kaki sampai ke 9297 kaki, mereka belum memasang casing 9-5/8 inci. Akhirnya, sumur menembus satu zona bertekanan tinggi yang menyebabkan kick, yaitu masuknya fluida formasi tersebut ke dalam sumur. Sesuai dengan prosedur standar, operasi pemboran dihentikan, perangkap Blow Out Preventer (BOP) di rig segera ditutup & segera dipompakan lumpur pemboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan mematikan kick. Namun, dari informasi di lapangan, BOP telah pecah sebelum terjadi semburan lumpur. Jika hal itu benar maka telah terjadi kesalahan teknis dalam pengeboran yang berarti pula telah terjadi kesalahan pada prosedur operasional standar.

Kedua, aspek ekonomis.

Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk BP-MIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. Saat ini Lapindo memiliki 50% participating interest di wilayah Blok Brantas, Jawa Timur. Dalam kasus semburan lumpur panas ini, Lapindo diduga “sengaja menghemat” biaya operasional dengan tidak memasang casing. Jika dilihat dari perspektif ekonomi, keputusan pemasangan casing berdampak pada besarnya biaya yang dikeluarkan Lapindo. Medco, sebagai salah satu pemegang saham wilayah Blok Brantas, dalam surat bernomor MGT-088/JKT/06, telah memperingatkan Lapindo untuk memasang casing (selubung bor) sesuai dengan standar operasional pengeboran minyak dan gas. Namun, entah mengapa Lapindo sengaja tidak memasang casing, sehingga pada saat terjadi underground blow out, lumpur yang ada di perut bumi menyembur keluar tanpa kendali.

Ketiga, aspek politis.

Sebagai legalitas usaha (eksplorasi atau eksploitasi), Lapindo telah mengantongi izin usaha kontrak bagi hasil/production sharing contract (PSC) dari Pemerintah sebagai otoritas penguasa kedaulatan atas sumberdaya alam.

Poin inilah yang paling penting dalam kasus lumpur panas ini. Pemerintah Indonesia telah lama menganut sistem ekonomi neoliberal dalam berbagai kebijakannya. Alhasil, seluruh potensi tambang migas dan sumberdaya alam (SDA) “dijual” kepada swasta/individu (corporate based). Orientasi profit an sich yang menjadi paradigma korporasi menjadikan manajemen korporasi buta akan hal-hal lain yang menyangkut kelestarian lingkungan, peningkatan taraf hidup rakyat, bahkan hingga bencana ekosistem. Di Jawa Timur saja, tercatat banyak kasus bencana yang diakibatkan lalainya para korporat penguasa tambang migas, seperti kebocoran sektor migas di kecamatan Suko, Tuban, milik Devon Canada dan Petrochina (2001); kadar hidro sulfidanya yang cukup tinggi menyebabkan 26 petani dirawat di rumah sakit. Kemudian kasus tumpahan minyak mentah (2002) karena eksplorasi Premier Oil. Yang terakhir, tepat 2 bulan setelah tragedi semburan lumpur Sidoarjo, sumur minyak Sukowati, Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro terbakar. Akibatnya, ribuan warga sekitar sumur minyak Sukowati harus dievakuasi untuk menghindari ancaman gas mematikan. Pihak Petrochina East Java, meniru modus cuci tangan yang dilakukan Lapindo, mengaku tidak tahu menahu penyebab terjadinya kebakaran.

Penjualan aset-aset bangsa oleh pemerintahnya sendiri tidak terlepas dari persoalan kepemilikan. Dalam perspektif Kapitalisme dan ekonomi neoliberal seperti di atas, isu privatisasilah yang mendominasi.

d.Dampak yang terjadi akibat semburan ‘Lumpur Lapindo’

Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Sampai Mei 2009, PT Lapindo, melalui PT Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan uang baik untuk mengganti tanah masyarakat maupun membuat tanggul sebesar Rp. 6 Triliun.

· Lumpur menggenangi 16 desa di tiga kecamatan. Semula hanya menggenangi empat desa dengan ketinggian sekitar 6 meter, yang membuat dievakuasinya warga setempat untuk diungsikan serta rusaknya areal pertanian. Luapan lumpur ini juga menggenangi sarana pendidikan dan Markas Koramil Porong. Hingga bulan Agustus 2006, luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin, dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak 25.000 jiwa mengungsi. Karena tak kurang 10.426 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur.

· Lahan dan ternak yang tercatat terkena dampak lumpur hingga Agustus 2006 antara lain: lahan tebu seluas 25,61 ha di Renokenongo, Jatirejo dan Kedungcangkring; lahan padi seluas 172,39 ha di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul, Besuki Jabon dan Pejarakan Jabon; serta 1.605 ekor unggas, 30 ekor kambing, 2 sapi dan 7 ekor kijang.

· Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini.

· Empat kantor pemerintah juga tak berfungsi dan para pegawai juga terancam tak bekerja.

· Tidak berfungsinya sarana pendidikan (SD, SMP), Markas Koramil Porong, serta rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon)

· Rumah/tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur dan rusak sebanyak 1.683 unit. Rinciannya: Tempat tinggal 1.810 (Siring 142, Jatirejo 480, Renokenongo 428, Kedungbendo 590, Besuki 170), sekolah 18 (7 sekolah negeri), kantor 2 (Kantor Koramil dan Kelurahan Jatirejo), pabrik 15, masjid dan musala 15 unit.

· Kerusakan lingkungan terhadap wilayah yang tergenangi, termasuk areal persawahan

· Pihak Lapindo melalui Imam P. Agustino, Gene-ral Manager PT Lapindo Brantas, mengaku telah menyisihkan US$ 70 juta (sekitar Rp 665 miliar) untuk dana darurat penanggulangan lumpur.

· Akibat amblesnya permukaan tanah di sekitar semburan lumpur, pipa air milik PDAM Surabaya patah.

· Meledaknya pipa gas milik Pertamina akibat penurunan tanah karena tekanan lumpur dan sekitar 2,5 kilometer pipa gas terendam

· Ditutupnya ruas jalan tol Surabaya-Gempol hingga waktu yang tidak ditentukan, dan mengakibatkan kemacetan di jalur-jalur alternatif, yaitu melalui Sidoarjo-Mojosari-Porong dan jalur Waru-tol-Porong.

· Tak kurang 600 hektar lahan terendam.

· Sebuah SUTET milik PT PLN dan seluruh jaringan telepon dan listrik di empat desa serta satu jembatan di Jalan Raya Porong tak dapat difungsikan.

Penutupan ruas jalan tol ini juga menyebabkan terganggunya jalur transportasi Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi serta kota-kota lain di bagian timur pulau Jawa. Ini berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur

Lumpur juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kandungan logam berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter Hg, padahal baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg. Hal ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker. Kandungan fenol bisa menyebabkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar (cardiac aritmia), dan gangguan ginjal.

Selain perusakan lingkungan dan gangguan kesehatan, dampak sosial banjir lumpur tidak bisa dipandang remeh. Setelah lebih dari 100 hari tidak menunjukkan perbaikan kondisi, baik menyangkut kepedulian pemerintah, terganggunya pendidikan dan sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, dan tekanan psikis yang bertubi-tubi, krisis sosial mulai mengemuka. Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi, teori konspirasi penyuapan oleh Lapindo, rebutan truk pembawa tanah urugan hingga penolakan menyangkut lokasi pembuangan lumpur setelah skenario penanganan teknis kebocoran (menggunakan snubbing unit) dan (pembuatan relief well) mengalami kegagalan. Akhirnya, yang muncul adalah konflik horisontal.

B.KETAHANAN NASIONAL

a.Pengertian ketahanan nasional

Ketahanan Nasional adalah suatu situasi dimana suatu bangsa dan negara dituntut untuk mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsanya dari ancaman yang timbul dari factor dalam ataupun luar bangsa itu sendiri agar dapat mencapai kesejahteraan rakyatnya dan melanjutkan pembangunan yang terus menerus kearah yang lebih baik.

Ketahanan Nasional sangat dipengaruhi oleh beberapa bidang antara lain:

· Politik

· Ekonomi

· Sosial Budaya

· Pertahanan Keamanan Nasional

· Ketahanan dan Kestabilan Politik:
Iklim Politik yang mendukung terciptanya kestabilan politik sangat diperlukan dalam mencapai terwujudnya ketahanan nasional.
Untuk itu diperlukan dukungan yang kuat dalam bentuk:

· pemerintahan yang bersih (clean and good governance), dengan tingkat legitimasi (kualitas hukum) dan kredibilitas (kepercayaan) yang tinggi.

· terselenggaranya system yang transparan dan kondisi demokrasi yang sehat.

· Ketahanan dan Kestabilan Ekonomi:
Diperlukan dukungan dalam bentuk sistem perekonomian yang kuat dan bertumpu pada ketahanan dan kemampuan bangsa sendiri, baik dalam hal sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berkualitas (resource based) sehingga tidak mudah goyah oleh faktor yang bersifat internal maupun eksternal.

· Kekuatan dan kestabilan sistem perekonomian dapat terbentuk dengan adanya sistem dan pelaksanaan yang baik dalam sektor moneter maupun riil dalam bentuk kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal yang membangun.

b.Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Ketahanan dan Kestabilan Sosial Budaya:

· Nilai-nilai yang ditanamkan dan diyakini oleh masyarakat maupun system social

· budaya yang diciptakan oleh pemerintah.

· Tingkat pendidikan masyarakat, untuk terciptanya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan faktor yang sangat penting agar masyarakat tidak rentan, memiliki daya tahan dalam menghadapi setiap gejolak serta memiliki kemampuan untuk berusaha dan bertumpu di atas kekuatan lokal dan keunggulannya sendiri.

· Tertanamnya rasa kebanggaan dan memiliki yang tinggi atas seluruh sumber daya dan kekayaan alam serta budaya bangsa pada seluruh lapisan masyarakat, sejak usia dini. Dapat dijalankan melalui proses pendidikan yang terencana dan terarah.

c.Kestabilan Pertahanan dan Keamanan Nasional (HanKamNas):

· System Pertahanan dan Keamanan Nasional yang kuat dan dijalankan dengan benar, dengan keberpihakan pada kepentingan seluruh rakyat sangat penting untuk memberikan jaminan rasa aman, khususnya untuk menjalankan kegiatan perekonomian atau usaha bagi seluruh masyarakat sebagaimana telah dicanangkan dari awal berdirinya republik tercinta ini (khususnya tercantum dalam UUD ’45).

· Pada akhirnya jaminan rasa aman ini akan menjamin kelancaran roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.
Permasalahan yang Dihadapi dan Dampaknya pada Ketahanan Nasional
Akar Permasalahan Penyebab Timbulnya Krisis dan Rentannya Ketahanan Nasional
Krisis yang telah berkepanjangan di Indonesia terjadi sebagai akibat dari kombinasi dan akumulasi gejolak eksternal yang berdampak penularan (contagion effect) pada segala struktur maupun tatanan system dalam negeri. Berawal dari gejolak pasar uang yang sangat hebat berakibat pada krisis yang sangat mendalam di berbagai sektor.

d.Pada dasarnya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan akibat dari:

· besarnya keinginan untuk menguasai pasar global tanpa dukungan infrastruktur teknologi serta sistem manajemen (pengelolaan sumber daya) yang kuat.

· cepatnya proses integrasi dunia usaha / perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global, tanpa pembangunan fondasi yang kokoh, yang berakar dari kekuatan dan keunggulan local setempat.

· lemahnya dukungan instrumen kelembagaan yang efisien serta tertata baik

· kurangnya penguasaan di bidang infrastruktur teknologi industri yang tepat guna, yang mengandalkan keunggulan lokal.

· lemahnya akses pada jalur informasi global.

· lemahnya struktur pendanaan pada dunia usaha.

· lemahnya sistem pendidikan yang belum membuat masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian.

· lemahnya struktur industri, sehingga masih sangat tergantung pada negara lain, baik dalam hal impor bahan dasar, penguasaan teknologi maupun proses produksi.

· lemahnya daya saing, karena kurangnya penguasaan yang dapat menciptakan produk unggulan, sehingga melemahkan posisi tawar (bargaining power) di pasar global.

· lemahnya akses pasar global

· kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya, (sumber daya manusia maupun sumber daya alam).

· lemahnya tata pelaksanaan dan lembaga hukum.

e.Dampak Krisis Pada Ketahanan Nasional

· depresiasi Rupiah sebagai akibat dari gejolak pasar uang yang bersifat eksternal telah menciptakan suatu kondisi stagflasi dan instabilitas pada perekonomian Indonesia.

· depresiasi nilai tukar rupiah yang sangat tajam berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan pada mata uang rupiah.

· penerapan tingkat suku bunga tinggi yang diharapkan dapat mengembalikan stabilitas nilai mata uang rupiah telah membuat turunnya kinerja dan bahkan tingkat likuiditas perbankan nasional sebagai akibat dari lemahnya sistem perbankan.

· hal ini membuat “matinya” pergerakan sektor riil sebagai akibat dari menurunnya kegiatan dunia usaha serta investasi secara drastis.

· krisis pada sektor riil telah menciptakan kepanikan pada tatanan masyarakat secara keseluruhan yang belum ditunjang oleh taraf pendidikan yang memadai, serta penguasaan akan akses jalur informasi membuat terciptanya krisis sosial krisis sosial telah mengakibatkan meningkatnya kriminalitas dan kerusuhan sosial.

· dampak dari krisis sosial ini pada akhirnya juga telah mengakibatkan krisis kepercayaan pada pemerintahan yang ada.

· krisis kepercayaan menimbulkan gejala disintegrasi di berbagai wilayah.

· berbagai kerusuhan sebagai akibat dari krisis sosial telah membuat turunnya tingkat kepercayaan dari para investor, khususnya investor asing yang mengakibatkan larinya modal usaha secara besar-besaran dari dalam negeri

· meningkatnya kriminalitas yang tidak didukung oleh sistem pertahanan dan keamanan yang baik membuat masyarakat tidak merasa mendapat jaminan rasa aman untuk melakukan produktivitas mereka sehingga memperparah kondisi sektor riil.

f.Puncak krisis pada tahun 1998 telah mengakibatkan:

· Tingginya tingkat inflasi

· Tingkat pertumbuhan pendapatan nasional yang bergerak ke bilangan negative

· Defisit transaksi berjalan

· Tingkat pengangguran meningkat tajam

· Meningkatnya angka putus sekolah

· Meningkatnya masalah kesehatan serta menurunnya harapan hidup masyarakat.

Belajar dari Krisis
Belajar dari krisis yang berkepanjangan telah semakin membuktikan bahwa Ketahanan Nasional yang kuat sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan kesejahteraan dan pembangunan suatu bangsa dan negara.

g.Beberapa faktor yang perlu ditingkatkan untuk memulihkan Ketahanan Nasional:

· Pengembangan sumber daya yang dimiliki dalam negeri (resource based), baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dengan memberi perhatian jauh lebih besar pada sistem pelatihan maupun pengembangan (R&D).

· Sistem pendidikan yang siap pakai dan memiliki keterkaitan dengan sektor industri yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk pengembangan sistem pendidikan yang akrab teknologi informasi dari tingkat pendidikan terendah, serta kemudahan akses pendidikan tinggi hingga ke jenjang pendidikan tinggi yang akan meningkatkan daya saing dan posisi tawar sumber daya manusia.

· Penguasaan teknologi industri yang tepat guna dalam mendukung resource based industry.

· Penguasaan teknologi informasi dan akses ke jalur informasi yang dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat.

· Struktur industri yang kuat dan menyeluruh dari hulu ke hilir, sehingga mampu mengurangi tingkat ketergantungan pada luar negeri.

· Kesediaan lapangan kerja yang juga bertumpu pada sumber daya yang dimiliki (resource based).

· Pelayanan dan Jaminan Kesehatan yang baik bagi seluruh rakyat, merupakan kunci bagi berjalannya roda perekonomian maupun pembangunan nasional.

· Sistem Pertahanan dan Keamanan yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak, yang dapat memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian.

· Sistem Pemerintahan yang efisien dan kredibel dalam menjalankan fungsinya

· Sistem perekonomian yang transparan dengan memanfaatkan jalur akses ke pasar global maupun ke seluruh sumber daya yang diperlukan secara lebih efisien (multi source).

· Sistem sosial politik yang transparan dan bersih melalui pelaksanaan sistem demokrasi.

· Alur Pengeluaran Pemerintah dalam bentuk subsidi yang transparan pada sektor-sektor yang tepat guna.

· Peran perusahaan-perusahaan swasta yang lebih besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia.

· Sistem pendanaan dunia usaha yang tidak bertumpu pada pemilikan modal satu pihak ataupun hutang luar negeri, namun dengan memanfaatkan akses pendanaan dalam bentuk aliansi atau penyertaan modal yang akan mengurangi risiko serta kerentanaan bidang usaha terhadap gejolak.

· Sistem pendistribusian dan akses pasar internasional yang lebih baik.
Peran IPTEK Dalam Membangun Ketahanan Nasional
Penguasaan suatu bangsa akan ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak diperlukan karena dapat:

· Merupakan aset penting dalam pengembangan sektor perekonomian.

· Meningkatkan kualitas dan nilai sumber daya manusia di pasar tenaga kerja.

· Meningkatkan keunggulan daya saing produk dan jasa yang ditawarkan di pasar global.

· Meningkatkan nilai investasi suatu negara di pasar internasional.

· Membangun struktur industri nasional yang kuat.

· Meningkatkan nilai usaha di masa mendatang (future value) pada pasar modal.

· Membangun sistem perekonomian yang efisien tanpa adanya ekonomi biaya tinggi.

· Membangun akses pasar global yang efisien bagi setiap produk dan jasa dalam negeri.

· Mengurangi tingkat ketergantungan pada negara lain dengan menciptakan tingkat persamaan keberdayaan yang lebih seimbang (balance equality).

· Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat daya tahan bangsa.
Teknologi Utama penunjang industri dalam negeri yang perlu dikembangkan

· Teknologi telekomunikasi – informasi.

· Teknologi penunjang industri yang bertumpu pada sumber daya yang dimiliki yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

h.Arti Penting Teknologi Telekomunikasi – Informasi:

· Penunjang sistem pendidikan yang sesuai bagi negara kesatuan Indonesia yang berbentuk kepulauan.

· Penunjang terlaksananya sistem informasi yang transparan dalam segala aspek bernegara.

· Memperbesar peluang implementasi sistem multi resource bagi dunia usaha / industri untuk menghilangkan dampak ekonomi biaya tinggi.

· Membuka kesempatan akses ke pasar global bagi komoditas unggulan Indonesia secara lebih efektif dan efisien, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi (ICT).

· Membuka peluang bagi sistem pendanaan dunia usaha yang lebih efisien serta beresiko rendah (low risk).

· Mempengaruhi nilai-nilai sosial budaya masyarakat ke arah tatanan masyarakat yang lebih modern, berwawasan luas dan dinamis.

· Menyediakan dan menjadikan informasi lebih bernilai guna bagi masyarakat.
Teknologi Industri yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, bertumpu pada kekuatan negara bahari dan agraris, yang juga memiliki kekayaan sumber daya energi:

· Teknologi pertanian dan peternakan yang modern dan handal, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri serta meningkatkan daya saing dan daya jual di pasar internasional, seperti bio-teknologi yang ramah lingkungan.

· Teknologi pengolahan hasil hutan dan kelautan.

· Teknologi pengolahan minyak bumi dan gas alam.

i.Aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bidang penguasaan IPTEK

· Menunjang industri yang realistis, bertumpu pada sumber daya yang dimiliki (resource based).

· Memberikan nilai tambah yang tinggi (high added value) bagi setiap produk dan jasa yang dihasilkan.

· Memberi keunggulan daya saing bagi setiap produk dan jasa yang dihasilkan.

· Mengurangi tingkat ekonomi biaya tinggi dalam proses produksi.

· Penggunaan teknologi ramah lingkungan.

j.Faktor penunjang implementasi IPTEK dalam membangun ketahanan nasional:

· Kebijakan pemerintah yang mendukung di segala sector utama.

· Sistem / suasana yang kondusif bagi berkembangnya industri yang berdasarkan pada penguasaan teknologi, seperti industri telekomunikasi – informasi

· Kebijakan dan subsidi di bidang pendidikan yang akrab dengan teknologi informasi dan teknologi tepat guna, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan dapat mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan sumber daya lainnya bagi kemajuan dan ketahanan perekonomian bangsa.
Dukungan pemerintah pada pemberdayaan sektor perdagangan internasional yang efisien.

· Program pembudayaan sarana media informasi maupun pemanfaatan teknologi telekomunikasi yang bernilai informasi tinggi, untuk lebih memberdayakan seluruh lapisan masyarakat.

· Dorongan pemerintah untuk merangsang sektor swasta lebih mengembangkan

· sistem pelatihan, penelitian dan pengembangan (R&D), seperti dalam bentuk pemberian intensif atau keringanan pajak bagi sektor swasta yang menanamkan investasi yang cukup besar di bidang R&D.

· Peran sektor swasta dalam mengembangkan bidang R&D serta memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah.

k.Upaya Bangkit dari Krisis

Tidak mudah untuk memulihkan kondisi bangsa dan negara dari krisis yang berkepanjangan.
Era Globalisasi akan mempercepat upaya bangkit dari krisis bila:

· Terbukanya peluang pasar yang sangat besar bagi setiap produk dan jasa dalam negeri yang memiliki keunggulan daya saing dan nilai tambah yang tinggi (tidak lagi sebatas ekspor komoditas maupun produk generic yang hanya bernilai dasar), sehingga meningkatkan posisi tawar (bargaining power) di pasar global.

· Terbukanya akses ke pasar global melalui pengusaan teknologi telekomunikasi – informasi yang berkembang pesat.

· Terbukanya peluang yang lebih besar untuk sistem pendanaan maupun akses ke sumber daya (multi resource) yang lebih efisien serta berisiko rendah.
Beberapa upaya yang diperlukan untuk dapat segera bangkit dari Krisis:

· Skala prioritas pada sektor-sektor maupun industri-industri tertentu yang tepat guna, bertumpu pada sumber daya yang dimiliki serta memberi nilai tambah yang tinggi (high added value).

· Kebijakan-kebijakan yang menunjang tingkat pertumbuhan perekomonian serta menjamin berlangsungnya laju pembangunan dan pertumbuhan nasional, baik dalam bentuk kebijakan moneter, fiskal maupun kebijakan sektor riil, termasuk iklim usaha yang kondusif.

· Sistem pelaksanaan dan pengawasan yang transparan dalam segala sektor untuk menjamin kestabilan kondisi dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

· Memanfaatkan era globalisasi sebagai momentum yang tepat untuk segera

bangkit dari krisis dengan memanfaatkan akses ke pasar internasional dengan keunggulan daya saing yang tinggi, dan bukan hanya menjadi pasar bagi banjirnya produk-produk luar negeri yang mematikan produk-produk dalam negeri.

l.Bangkitnya Perekonomian dan Ketahanan Nasional
Tingkat kepercayaan masyarakat pada mata uang rupiah serta pada pemerintahan yang mulai pulih di awal tahun 2000 ditandai dengan:

· menurunnya tingkat laju inflasi (hanya 2,01 % pada akhir 1999)

· menurunnya tingkat suku bunga pada level 12,5 % yang membangkitkan kembali gairah kegiatan perekonomian, khususnya di sector riil.

· nilai mata uang rupiah yang berangsur relatif stabil pada tingkat Rp. 7.500,

· tingkat pertumbuhan yang beranjak dari angka negative ke kisaran bilangan positif, yang diiringi dengan peningkatan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat (telah mencapai di atas 0 % pada akhir 1999).
m.Langkah Strategis Untuk Menjamin Ketahanan Nasional
Sektor-sektor yang perlu mendapat prioritas dan perhatian utama:

· Sektor pendidikan yang akrab dengan teknologi informasi dan teknologi tepat guna berbasis keunggulan local pada semua tingkat pendidikan.

· Sektor Kesehatan. Tingginya tingkat harapan hidup dan kualitas kesehatan yang prima sangat diperlukan untuk menunjang produktivitas dan tingkat kemampuan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian bangsa.

· Sektor Kesejahteraan Rakyat. Hal ini dapat ditunjang dengan pemberian subsidi pada sektor-sektor yang tepat guna seperti sektor pendidikan, kesehatan dan penelitian maupun pengembangan infrastruktur yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

· Sektor Industri penunjang kesejahteraan rakyat yang bertumpu pada sumber daya yang dimiliki (resource based industry) serta penguasaan teknologi tinggi.

n.Langkah-langkah Strategis Bisnis dalam upaya menjaga dan menjamin ketahanan nasional:

· Menjaga stabilitas moneter.

· Menjalankan kebijakan-kebijakan yang tepat baik dalam sektor moneter, fiskal maupun sektor riil yang menunjang pulihnya perekonomian bangsa dengan bertumpu pada kekuatan bangsa.

· Menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan sistem persaingan yang sehat dalam dunia industri strategis untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional.

· Meningkatkan kemampuan manajemen para pelaku usaha dalam menjalankan dunia usaha.

· Membudayakan etika bisnis serta membenahi perangkat hukum dalam menjamin kepastian berusaha di Indonesia, khususnya bagi para investor asing untuk menanamkan modal jangka panjang, yang juga akan merangsang pertumbuhan investor dalam negeri. Sehingga kombinasi keduanya dapat mendirikan pilar-pilar perekonomian yang kokoh, ditunjang oleh industri-industri yang kuat. Hal ini akan membuat perekonomian Indonesia tidak rentan.

· Memfokuskan pengeluaran pemerintah (subsidi) pada sektor-sektor yang tepat guna.

· Meningkatkan kemampuan dalam bidang penguasaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang dapat menunjang pengembangan resourced based industry.

· Mengembangkan jaringan infrastuktur pendukung yang baik untuk menunjang pengembangan resourced based industry.

· Mengembangkan kebijakan yang mendukung maupun jaringan telekomunikasi informasi untuk memperluas dan mempermudah akses pasar global bagi peningkatan daya saing Indonesia.
Langkah-langkah strategis guna mengurangi tingkat ketergantungan perekonomian Indonesia pada luar negeri:

· Mengembangkan resourced based industry yang memiliki keunggulan teknologi serta meningkatkan daya saing komoditas ekspor untuk mengurangi tingkat ketergantungan pada komponen impor, guna menghindari defisit transaksi berjalan

· Membuka lapangan kerja yang memadai untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta guna mengurangi larinya sumber daya manusia yang handal dan berkompeten berupa tenaga kerja terampil dan berkualitas di Indonesia ke luar negeri.

· Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang penguasaan IPTEK, beralih dari teknologi perakitan ke teknologi manufaktur – produksi.

· Mengatur kebijakan dan peraturan yang mendukung pengembangan industri telekomunikasi – informasi serta perdagangan internasional yang efisien.

· Mengurangi tingkat ketergantungan pada hutang luar negeri dengan melakukan sistem pendanaan yang beresiko rendah dan bertumpu pada kekuatan perekonomian yang memberdayakan masyarakat

· tidak bertumpu pada kepemilikan satu pihak atau pinjaman dana asing jangka pendek.

· Membuka akses penguasaan sumber daya produksi maupun pasar global yang efisien.

· Membudayakan penggunaan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi sektor perdagangan di masyarakat, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi (ICT) dengan harga yang terjangkau.

· Menyediakan sarana-sarana informasi yang terjangkau bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat bisnis, tanpa kecuali, bagi semua lapisan.

n.Asas-asas Ketahanan nasional

· Asas kesejahteraan dan keamanan

Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Didalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap/tidaknya ketahanan nasional.

· Asas komprehensif/menyeluruh terpadu

Artinya, ketahanan nasioanal mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang.

· Asas kekeluargaan

Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan, dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak/destruktif.

o.Sifat Ketahanan Nasional

· Mandiri

Percaya kepada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa. Kemandirian merupakan syarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global.

· Dinamis

Ketahanan nasional dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strateginya. Hal ini sesuai dengan hakekat dan pengertian bahwa yang ada di dunia ini selalu berubah dan perubahan itu sendiri senantiasa berubah pula. Upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan kemasa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang baik.

· Wibawa

Keberhasilan pembinaan nasional secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia berarti makin tinggi daya tangkap yang dimiliki bangsa dan Negara Indonesia.

· Konsultasi dan kerjasama

Konsultasi dan kerjasama berarti tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih bersikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

BAB III

PENUTUP

A.Kesimpulan

a.Lumpur Lapindo

Selain perusakan lingkungan dan gangguan kesehatan, dampak sosial banjir lumpur tidak bisa dipandang remeh. Setelah lebih dari 100 hari tidak menunjukkan perbaikan kondisi, baik menyangkut kepedulian pemerintah, terganggunya pendidikan dan sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, dan tekanan psikis yang bertubi-tubi, krisis sosial mulai mengemuka. Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi, teori konspirasi penyuapan oleh Lapindo,6 rebutan truk pembawa tanah urugan hingga penolakan menyangkut lokasi pembuangan lumpur setelah skenario penanganan teknis kebocoran 1 (menggunakan snubbing unit) dan 2 (pembuatan relief well) mengalami kegagalan. Akhirnya, yang muncul adalah konflik horisontal.

b.ketahanan nasional

Ketahanan Nasional sangat dipengaruhi oleh beberapa bidang dan satu diantaranya adalah

Ketahanan dan Kestabilan Politik

Iklim Politik yang mendukung terciptanya kestabilan politik sangat diperlukan dalam mencapai terwujudnya ketahanan nasional.
Untuk itu diperlukan dukungan yang kuat dalam bentuk:

· pemerintahan yang bersih (clean and good governance), dengan tingkat legitimasi (kualitas hukum) dan kredibilitas (kepercayaan) yang tinggi.

· terselenggaranya system yang transparan dan kondisi demokrasi yang sehat.

Beberapa factor-factor yang perlu ditingkatkan untuk memulihkan Ketahanan Nasional:

· pengembangan sumber daya yang dimiliki dalam negeri (resource based), baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dengan memberi perhatian jauh lebih besar pada sistem pelatihan maupun pengembangan (R&D).

· Penguasaan teknologi industri yang tepat guna dalam mendukung resource based industry.

· Penguasaan teknologi informasi dan akses ke jalur informasi yang dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dari pengertian tentang lumpur lapindo dan ketahanan nasional diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa,ketahanan nasional yang semestinya suatu situasi dimana suatu bangsa dan negara dituntut untuk mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsanya dari ancaman yang timbul dari factor dalam ataupun luar bangsa itu sendiri agar dapat mencapai kesejahteraan rakyatnya dan melanjutkan pembangunan yang terus menerus kearah yang lebih baik,akan tetapi pada kasus lumpur lapindo ini PT lapindo berantas atau pemerintah dalam hal ini Negara Indonesia,seakan tidak peduli dengan nasib masyarakat sidoarjo(terutama para korban ) akibat semburan lumpur panas yang timbul akibat kegiatan eksplorasi hasil alam tersebut(gas)saat ini para korban menghadapi situasi yang sulit,kesulitan yang sedang membelit membuat aspek kehidupan yang lain terpengaruh juga.kemiskinan,pembodohan dan penelantaran merebak disana hal ini diperparah dengan tidaknya berihaknya pemerintah kepada mereka.pemerintah ternyata terkesan lebih berpihak kepada pihak korporasi,dalam hal ini lapindo.lalu apakah korban lumpur lapindo sudah mendapatkan kesejatraanya jawaban tentu belum,lalu apakah ada harapan akan datangnya perbaikan kesejatraan dalam situasi sepeti ini?

B.Kritik dan saran

Demikian makalah tentang“lumpur lapindo dan ketahanan nasional ”semoga dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.penulis menerima segalah kritik maupun saran dari para pembaca sekalian yang sifatnya membangun demi perbaikan makalah kearah yang lebih baik.

Terimakasih kepada pembaca yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membaca makalah ini.